Kongres PGRI

Posted by : marketplace Minggu, 09 November 2014

Tugas UTS Mata Kuliah PGRI Tentang “Kongres PGRI”

Nama : Triana Cahya Ningrum Kelas : 14-A1 NPM : 14111100015 Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas PGRI Yogyakarta 2014

1. Kongres I PGRI

Kongres I PGRI di laksanakan di Surakarta ( Solo ) , jawa Tengah pada Tanggal 23-25 November 1945, dengan susunan PB sebagai berikut: 2) Ketua II : Rh.Koesnan
3) Ketua III : Soekitro
4) Penulis : Djajeng Soegianto
5) Bendahara : Siswowidjojo
Beberapa bulan kemudian Ketua I Amin Singgih di angkat sebagai Bupati Mangkunegaran, sehingga terpaksa di adakan perombakan susunan pengurus besar dengan formasi beriku:
1) Ketua I : Rh. Koesman
2) Penulis I : Sastrosoemarto
3) Penulis II : Kadjat Matosoebroto
4) Bendahara : Soemidi Adisasmito
Hasil Kongres Pertama PGRI
Setelah menetapkan waktu dan tempat kongres diadakan maka tanggal 24 kongres pertama PGRI dimulai dan diakhiri pada tanggal 25 keesokan harinya. Dalam kongres tersebut diambil beberapa keputusan antara lain:
1. Memutuskan nama organisasi adalah PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) dari usul-usul yang masuk.
2. Memutuskan bahwa Amin Singgih sebagai ketua formatur.
3. Kemudian dalam pasal I Anggarn Dasar pertama ditetapkan bahwa susunan pengurus besar terdiri dari:
Pusat PGRI dipimpin oleh pengurus besar yang terdiri dari:
a. seorang ketua
b. dua orang wakil ketua
c. dua orang penulis
d. dua orang bendahara
e. empat orang anggota
Sedikit-dikitnya seorang dari para pengurus besar harus anggota putri.
4. Azas dan tujuan organisasi, pasal II Anggaran Dasar pertama.
PGRI berazas kedaulatan anggotanya dan bertujuan:
a. Memperkuat berdirinya Republik Indonesia
b. Memperbaiki dan menyempurnakan pendidikan dan pengaaran rakyat Indonesia
c. Memperhatikan kedudukan kaum pendidikan dalam masyarakat
d. Menolong anggota serta keluarga yang menderita kesusahan
5. Rencana perjuangan pasal III
a. Menganjurkan kepada anggotanya supaya menyokong dengan nyata semua macam perjuangan untuk menegakkan Republik Indonesia
b. mengharuskan anggotanya:
1) memperhebat pendidikan dan mempercepat pengajaran
2) mengadakan fonds pertolongan

2. Kongres II PGRI

Kongres ke II PGRI di adakan di Surakarta ( solo ) Jawa Tengah pada Tanggal 21-23 Desember 1946.
 Adapun komposisi pengurus besar hasil kongres II adalah sebagai berikut :
Ketua : 1. Rh. Koesnan
2. Soejono Kromodmoeljo
3. Soejono
Penulis :
1. J. Soetemas
2. Mh. Hoesodo
Bendahara : 1. Soemedi Adisasmita
2. Dinneman
Ketua bagian Pendidikan : D. Notohamidjojo
Ketua bagian Perburuhan : Sosro
Ketua bagian Penerangan : Slamet I
 Kongres ini menghasilkan tiga tuntutan terhadap pemerintah, yaitu :
1. Sistem pendidikan agar dilakukan atas dasar kepentingan nasional.
2. Gaji guru supaya tidak dihentikan.
3. Diadakannya undang-undang pokok pendidikan dan undang-undang perburuhan.
Tuntunan ini kelak dapat perhatian pemerintah dengan diangkatnya Rh. Koesnan menjadi anggota panitia gaji pemerintah. Pada kementrian keuangan Rh. Koesnan bersama Zachir diangkat menjadi anggota KNIP Plane. Terakhir Rh. Koesnan menjadi Mentri Sosial dan Perburuhan pada Kabinet Hatta.
 Kongres kedua PGRI ini menghasilkan keputusan yang merupakan wujud dari tanggung jawab nasionan PGRI dalam upaya mempelopori perubahan sistem pendidikan kolonial kparah sistem pendidikan nasional.
 Karena ketua I Rh. Koesnan ditunjuk sebagai Mentri Sosial dan Perburuhan dalam Kabinet Hatta, maka komposisi Pengurus Besar di ubah menjadi: Ketua I : Soedjono Kromodimoeldjo
Ketua II : Soejono
Sedangkan untuk jabatan ketua III dihapus.

3. Kongres III PGRI

Kongres ke III PGRI di adakan di Madiun Jawa Timur pada Tanggal 27-29 Februari 1948
Susunan Pengurus Besar PGRI adalah sebagai berikut:
Ketua : 1. Soejono Kromodmoeljo
2. Soedjono
3. Soedarsono
Panitera umum : 1. Brahim Prawirosoemitro
2. Inda Karjoso
Ketua bagian pendidikan : Soepojo
Ketua bagian perburuhan : Sostrowignjo
Bendahara : Dinneman
Melalui kongres II PGRI di Surakarta dan kongres III PGRI di Madiun, PGRI telah menggariskan haluan dan sifat perjuangannya, yaitu:
1. Mempertahankan NKRI
2. Meningkatkan tingkat pendidikan dan pengajaran nasional sesuai dengan falsafat negara pancasila dan UUD 1945
3. Tidak bergerak dalam lapangan politik /non partai politik
4. Sifat dan siasat PGRI
5. Bergerak ditengah-tengah masyarakat
Haluan dan sifat perjuangan PGRI tersebut membulatkan tekat anggota PGRI dalam perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan.
Hasil yang gemilang dicapai PGRI setelah kongres III di Madiun ialah:
1. Dihapuskan sekolah guru c (SGC) yaitu pendidikan guru 2 tahun setelah sekolah rakyat
2. Bentuk PGRI sebagai ”serikat sekerja” semakin jelas
3. Diterbitkan majalah ”guru sasana” (suara guru)
4. Ikut serta wakil PGRI Soedjono Kromodimrjo dalam panitia gaji negara

4. Kongres IV PGRI

Kongres PGRI IV diselenggrakan pada tanggal 26-28 Februari 1950 di Yogyakarta.
Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada kongres IV ini ialah bergabungnya perngurus pusat Serikat Guru Indonesia (SGI) yang berkedudukan di Bandung besama dengan 38 cabang sejarah mencatat pada kongres IV, anggota PGRI berjumlah 15.000 yang terseber di 76 cabang.
Adapun keputusan yang diambil pada kongres IV antara lain seperti berikut :
1. Mempersatukan guru-guru seluruh tanah air dalam satu organisasi, yaitu PGRI
2. Menyingkirkan rasa saling curigai dan semangat kedaerahan yang menjangkit para guru yang politik yang memecah belah wilayah republik Indonesia.
3. Mengeluarkan ”Maklumat Persatuan” yang bersisi seruan masyarakat khusunya kepada para guru, untuk membantu menghasilkan suasana yang membahayakan anggota golongan yang pro-republik dan golongan yang kontra republik, serta menggalakkan persatuan demi perjuangan untuk menghasilkan kemerdekaan.
Adapun susunan pengurus besar PGRI pada saat kongres IV di yogyakarta adalah:
Ketua : 1. Rh. Keosnan
2. Soedjono
3. Soedjono Kromo Dimoeljo
Sekretaris Jendral : 1. Soekimo
2. Moehamad Hidajat
Bendahara : 1. Soetinah
2. Soetedja Ketua bagian pendidikan : Soedarsono
Wakil ketua bagian pendidikan : F. Wachen droff
Ketua bagian perburuhan : M.E. Soebiadinata
Wakil ketua bagian perburuhan : Soeparmo
Beberapa peristiwa penting yang terjadi setelah kongres IV adalah seperti berikut :
1. Tiga puluh cabang serikat guru Indonesia menyatakan gabung dengan PGRI.
2. Keluarnya peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1950 yang antara lain berisi tentang penyesuaian gaji guru yang tadinya digaji menurut Herdziende Bezal Dingding Sregeling der Burgelijke Landsdie Haren (HBBL)
3. Didirikannya sekolah yang diperuntukkan khusus bagi para pelajar pejuang.

5. Kongres V PGRI

Kongres PGRI V dilaksanakan pada tanggal 19-24 Desember 1950 di Bandung, tepatnya di Hotel Savoy Homann.
Dalam waktu kurang satu tahun, PGRI kembali mengadakan kongres V. Pada rapat ini diputusnkan hal-hal antara lain sebagai berikut :
1. Menegaskan kembali pancasila sebagai azaz organisasi.
2. Menugaskan PB PGRI agar dalam waktu singkat melakukan segala usaha untuk menghilangkan perbedaan gaji antara golongan yang pro dan kontra politik.
3. Melakukan konsolidasi organisasi dengan membentuk pengurus komisariat-komisariat daerah.
Peristiwa penting terjadi pasca kongres V ialah :
1. Memasukkan 47 cabang di Kalimantan dan Sulawesi ke dalam PGRI yang mengakibatkan 2.500 orang guru yang berbeda-beda menurut ketentuan dapat digaji menurut sesuai dengan standar dari pusat.
2. PGRI berhasil memperjuangka nasib para guru disekolah-sekolah lanjutan, jumlah honorarium meningkat dan maksimum jam dikurangi.
Adapun susunan pengurus besar PGRI berdasarkan kongres V ini adalah seperti berikut :
Ketua : 1. Soedjono
2. M.E. Soebiandinata
Sekretaris Jendral : Moehamad Hidajat
Sekretaris urusan perburuhan : M.E. Soebiandinata
Sekretaris urusan pendidikan : Ibnu Tadji
Sekretaris urusan penerangan : J.M.S. Hutagalung
Sekretaris urusan keuangan dan usaha : Moehamad Hidadjat
Komisaris umum DTU Pendidikan : F. Wachen droff
Komisaris umum DTU prburuhan : Alam Sjahroeddin
Komisaris umum DTU keuangan : M. Sastra Atmadja
Komisaris umum DTU usaha : Soemahardja
Redaksi majalah suara guru : J..M.S. Hutagalung dan Soedjono

6. Kongres VI PGRI

Kongres PGRI ke VI ini dilaksanakan tanggal 24-30 November 1952 di Malang. Kongres yang berlangsung di Malang ini menyepakati hal-hal berikut: 1. Dalam bidang perburuhan memperjuangkan kendaraan bermotor bagi pemilik sekolah instruktur pendidikan jasmani dan pendidikan masyarakat. 2. Dalam bidang organisasi diadakan konsolidasi dengan meneliti dan mengambil tindakat (berupa pembekuan atau pembubaran) terhadap cabang-cabagn PGRI yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan organisasi. Adapun pengurus besar hasil kongres VI adalah seperti berikut : Ketua : 1. Soedjono 2. M.E. Soebiandinata Panitera umum : Moehamad Hidajat Panitera organisasi/tata usaha : Soebahdri Panitera perburuhan : Ahmad Sanoesi Panitera pendidikan : Ktut Nara Panitera penerangan : Soeparno Panitera keuangan dan usaha : Soetardjo Komisaris umum DTU Pendidikan : Slamet II Komisaris umum DTU perburuhan : Alam Sjahroeddin Komisaris umum DTU keuangan : Prawirosoedarsono Redaksi majalah suara guru : Soepardo, Soedjono, Soebandri Komisaris umum DTU perburuhan dan pendidikan wanita : NJ. S. Soemardi Peristiwa penting yang terjadi pada kongres VI adalah seperti berikut : 1. PB-PGRI membangun panitia konsepi pendidikan nasional yang diketuai oleh F.Wachen droff dengan tugas yang sangat luas. 2. Diangkatnya wakil PGRI dalam bidang kongres pendidikan Indonesia (BKPI) 3. Ikutserta PGRI dalam kongres bahasa dan berbagai konferensi lain baik yang berhubungan dengan kedinasan maupun berkaitan dengan organiasi-organisasi pendidikan. 4. Dikeluarkannya SK Mentri PP & K Nomor. 20/G.I/C tgl. 14 Mei 1954 yang berisi hal-hal berikut : a. Dihapusnya KPK PKB dan diubah menjadi sekolah guru B (SGB) b. Ditiadakannya KPKB diubah menjadi SR 6 tahun c. Diuabahnya semua SR 3 menjadi SR 6 tahun d. Diubahnya KP-SGA menjadi KGA e. Ditiadakannya syarat dinas 4 tahun 5. Adanya wakil PGRI dalam panitia nasional UNISCO pada tahun 1953 6. Diangkatnya pengkaderan anggota pengurus di Bandung pada tanggal 22-27 Juli 1954 7. Disahkan pula MARS PGRI ciptaan Basoeki Endopranoto. 7. Kongres VII PGRI Kongres PGRI yang ke VII dilaksanakan tanggal 24 November - 1 Desember 1954 di Semarang. Adapun pengurus besar PGRI hasil kongres VII seperti berikut : Ketua I : Soedjono Wakil ketua : 1. M.E. Soebinadinata 2. Hermanoe Adi Panitera umum : Moehamad Hidjajat Panitera Organiasi :Soebandri Panitera Perburuhan : Alamsjaroeddin Panitera pendidikan : Idris M. Hutapea Panitera Penerangan : Soepardo Panitera Keuangan : Soetardjo Komisaris umum DTU Pendidikan : Slamet II Komisaris umum DTU perburuhan : N.J.S. Soenardi Hasil-hasil kongres dalam bidang umum ini diantaranya sebagai berikut: 1. Pernyataan mengenai Irian Barat 2. Pernyataan mengenai korupsi 3. Resolusi mengenai desentralisasi sekolah 4. Resolusi mengenai pemakaian keuangan oleh kementrian PP&K 5. Resolusi mengenai penyempurnaan cara kerja kementrian PP&K 8

. Kongres VIII PGRI

Kongres ke VIII diselenggarakan pada tanggal 10 – 24 Desember 1956 di Bandung. Adapun pengurus besar PGRI hasil kongres VIII adalah sebagai berikut : Ketua umum : ME. Soebiadinata Ketua : 1. Soedjono 2. M. Hoesein Panitera umum : 1. Soebandri 2. Widodo Panitera organisas : Soekandri Panitera perburuhan : Alamsjahroeddin Panitera pendidikan : Idris M. Hutapea Panitera keuangan : A. Zachri Panitera sosial/ekonomi : A. Harahap Komisaris umum : 1. Nj. S. Soenardi 2. P.J. Karamoy Pada bulan – bulan pertama sesudah kongres IX, PGRI menghadapi kesulitan besar terutama karena kekurangan dana. Bukan karena jumlah iuran anggota yang kecil (Rp 150), melainkan pemasokan dana dari jawa tengah dan jawa timur sangat seret. Dari beberapa cabang yang setia PB. PGRI dikedua provinsi tersebut diserobat oleh pengurus daerah yang Pro-PKI. Meskipun demikian kegiatan PGRI berjalan dalam upayanya memperjuangkan nasib para guru. Masalah dukungan PGRI terhadap masuknya PSPN kedalam soksi yang diputuskan dengan 12 suara Pro lawan 2 suara kantor pada hakekatnya tidak mengubah kekompakan di lingkungan PB. PGRI. Hal ini disebabkan adanya kejelasan pada semua pihak pada saat itu. Bahwa dukungan tersebut dengan sendirinya tidak berlaku lagi jika dua syarat diajukan oleh PB. PGRI, yakni ”soksi bukan merupakan vaksentral dan nama soksi harus diganti”, tidak terpenuhi.

9. Kongres IX PGRI

Kongres PGRI IX dilaksanakan tanggal 31 Oktober – 4 November 1959 di Surabaya. Adapun susunan Pengurus Besar PGRI yang dihasilkan di kongres ke IX ini sebagai berikut : Ketua Umum : M.E. Subiadinata Ketua : 1. M. Hoesein 2. Soebandri Panitera Umum : Soekarno Prawira Panitera Umum dan Keuangan : A. Zachari Panitera Perburuhan : Moejono Panitera Pendidikan : Manusama Panitera Keuangan : A. Zachari Panitera Organisasi : Moersid Idris Panitera Sosial / Ekonomi : Ismartojo Komisaris Umum Urusan Perburuhan : A. Sanoesi Komisaris Umum Urusan Pendidikan : A.H. Arahap Komisaris Umum Urusan Perburuhan : Alam Sjahroeddin Komisaris Umum Urusan Keuangan : Nj. Soenardi Pada bulan – bulan pertama sesudah kongres IX, PGRI menghadapi kesulitan besar terutama karena kekurangan dana. Bukan karena jumlah iuran anggota yang kecil (Rp 150), melainkan pemasokan dana dari jawa tengah dan jawa timur sangat seret. Dari beberapa cabang yang setia PB. PGRI dikedua provinsi tersebut diserobat oleh pengurus daerah yang Pro-PKI. Meskipun demikian kegiatan PGRI berjalan dalam upayanya memperjuangkan nasib para guru. Masalah dukungan PGRI terhadap masuknya PSPN kedalam soksi yang diputuskan dengan 12 suara Pro lawan 2 suara kantor pada hakekatnya tidak mengubah kekompakan di lingkungan PB. PGRI. Hal ini disebabkan adanya kejelasan pada semua pihak pada saat itu. Bahwa dukungan tersebut dengan sendirinya tidak berlaku lagi jika dua syarat diajukan oleh PB. PGRI, yakni ”soksi bukan merupakan vaksentral dan nama soksi harus diganti”, tidak terpenuhi.

10. Kongres X PGRI

Kongres PGRI X ini diselenggarakan di Glora Bung-Karno, Jakarta pada bulan Oktober 1962. Pada tahun 1962-1965 merupakan masa sulit dan pahit bagi PGRI. Pada masa itu terjadi perpecahan di dalam tubuh PGRI. Adapun susunan PB PGRI Masa Perserikatan ke X (1962-1965) adalah: Ketua Umum : M.E. Soebiadinata Ketua I : M. Hoesein Ketua II : Soebadri Panitera Umum : A. Zachri Panitera Keuangan : Idris M. Hutapea Panitera Pendidikan : AMD. Jusuf Panitera Perburuhan : Moejono Panitera Organisasi : Moersid Idris Panitera Kewanitaan : Nj. Soenardi Panitera Perguruan Tinggi : Mr. Agoes Tayeb Panitera Olahraga : Ichwani Panitera Kebudayaan : H. Rachman Panitera Teknik : Soeprijo, S.T Panitera Keguruan : Noersalim Roendesara Panitera Hubungan Luar Negeri : Moehammad Hidjajat Pada bulan pertama setelah kongres ke X menghadapi kesulitan, terutama disebabkan karena kekurangan keuangan. Setelah mengalami beberapa resuffle akibat PKI, maka susunan PB PGRI berubah sebagai berikut : Ketua Umum : M.E. Subiadinata Ketua I : M. Hoesein Panitera Umum : H.M. Hidajat Panitera Keuangan : A. Abdurachman Panitera Kesejahteraan : Obing H. Tambri Panitera Pendidikan : Drs. Soedijarto Panitera Organisai : M. Hatta Panitera Urusan Keuangan : Nj. Soenardi Panitera Urusan Perguruan Tinggi : Anwar Jasin Panitera Urusan Olahraga : Drs. Tatworjo, M.SI Panitera Kemasyarakatan / Kebudayaan : AMD Jusuf Panitera Teknik Kejuruan : Ir. GB Dharmasetia Panitera Keguruan : Drs. Estiko Soeparjo Panitera Penerangan / Hubungan Luar Negeri : Selamet I PGRI bersama-sama dengan guru NU, Ikatan Guru Muammadiyah, Ikatan Guru PSII (Serikat Islam Indonesia), Ikatan Guru Marhaenis ( PNI Osausep ), Persatuan Guru Kristen Indonesia, Ikatan Guru Katolik, Persatun Guru Islam Indonesia dan Persatuan Guru PERTI membentuk KAGI, khusus di jawa barat dibantu KAPP, kemudian KAGI terbentuk pula diberbagai provinsi. Tugas utama KAGI adalah : a. Membersihkan dunia pendidikan Indonesia dari urusanurusan PKI dan Orde lama PGRI non Vaksentral, serikat sekerja pendidikan dan PETI ( Persatun Guru Tekhnik Indonesia ). b. Menyatukan guru didalam satu wadah organisasi guru yaitu PGRI c. Memperjuangkan agar PGRI menjadi organisasi guru yang tidak unitaristik, tetapi juga independen dan non partai politik.

11. Kongres XI PGRI

Kongres PGRI ke XI diadakan pada tanggal 15-20 Maret 1967 di Bandung. Adapun susunan PB PGRI masa perserikatan XI (1967 – 1970) sebagai berikut : Ketua Umum : E. Subiadinata Ketua I : Drs. Men. S. Wanaen Ketua II : Maderman, BA. Sekretaris Jendral : Drs. Estiko Soeparjo Sekretaris Keuangan : Ny. Dahniar Zein Sekretaris Tenaga Kerja : M. Hatta Sekretaris Pendidikan / Keuangan : Drs. WDF Rindorindo Sekretaris Organisasi : Drs. Tarwotjo, M.Sc Sekretaris Poleksos : Drs. M. Rusli Yunus Sekretaris Perguruan Tinggi : Drs. A. Latief Zachri Sekretaris Kewanitaan : Ny. S. Soenardi Sekretaris Olahraga : Moh. Djunardi Sekretaris Penerangan : T. Simbolon Sekretaris Hubungan Luar Negeri : Soehoed Tjokroadmodjo Sekretaris Kemasyarakatan / Kebudayaan : Slamet I Hasil kongres ke XI di bidang umum dan politik diantaranya sebagai berikut: 1. Memenangkan perjuangan untuk menegakkan dan mengembangkan orde baru demi suksesnya Dwi Dharma dan Catur Karya Kabinet Ampera 2. Mendukung sepenuhnya keputusan dan ketetapan Sidang Umum Istimewa MPR 3. Pancasila sebagai dasar dan falsafah nrgara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 4. Menjungjung tinggi hak asasi manusia 5. Mengikis habis sisa-sisa Gestapu/PKI 6. PGRI Non Veksentral, SSP, PGTI di nyatakan sebagai ormas terlarang karena merupakan ormas anthek PKI 7. Diaktifkannya kembali 27 pejabat kementrian P & K yang di pecah oleh Prof Prijono 8. Di setujuinya PGRI untuk bergabung dalam Sekber Golkar Hasil kongres Di bidang organisasi antara lain: 1. Konselidasi pengembangan organisasi ke dalam dank e luar untuk menciptakan kekompakan pada seluruh potensi kependidikan 2. Perubahan dan penyempurnaan AD/ART/PGRI yang sesuai dengan perkembangan politik Orde Baru 3. Perluasan keanggotaan PGRI dan guru TK sampai dengan dosen PT 4. Penentuan kriteria/persyaratan pengurus PGRI mulai tingkat PB, PD, PC hingga Ranting 5. Intensivikasi penerangan tentang organisasi melalui pers, radio, TV, dan majalah Suara Guru 6. Pendidikan kader organisasi secara teratur dan berencana 7. PGRI menjadi anggota WCOTP (World Confederation og Organisation og Teaching Prifession)

12. Kongres XII PGRI

Kongres PGRI XII dilaksanakan Tanggal 29 Juni - 4 Juli 1970 di Bandung, dengan susunan Pengurus Besar PGRI sebagai berikut: Ketua Umum : Basyuni Suriamiharja Ketua I : Selamet I Ketua II : Maderman B.A Sekretaris Jendral : AMD Jusuf Adapun keputusan-keputusan penting dari konggreske XII PGRI sbb: 1. Perubahan struktur dan basis-basis organisasi PGRI yaitu tingkat cabang meliputi wilayah kabupaten/kota madya. Sedangkan wilayah anak cabang adalah Kecamatan. 2. Administrasi ogranisasi di sederhanakan dan diseragankan untuk seluruh wilayah Indonesia. 3. Lambang PGRI dan Mars PGRI di lampirkan dalam buku AD/ARTPGRI.

13. Kongres XIII PGRI

Kongres XIII dilaksanakan pada tanggal 21-25 November 1973 di jakarta. Susunan PB-PGRI Periode XIII (1973-1979) adalah sebagai berikut : Ketua Umum : Basyuni Suria Miharja Ketua I : Porf.Dr. Winarno Surakhmad Ketua II : Drs. Maderman Sekretaris Jenderal : Drs. WDF Rindorindo Sekbid Organisasi : Moh. Hatta Sekbid Keuangan : Drs.H. Ghazali Dunia Sekbid Kewanitaan : Ny. Dahniar Zein Sekbid Kesejataraan : Drs.M. Rusli Yunus Sekbid Peerencanaan & Evaluasi : Dr. Har Tilar Sekbid Pendidikan Guru : Drs.Mien. S. Warnean Sekbid Pendidikan Sains : Drs.R. Wiriadinata M.Sc. Sekbid Pendidikan Tinggi : H.B. Layito. Sekbid Pendidkan Sosial Budaya : Suryono Sekbid Agama : Dr. Nuhibuddin Waly.MA. Sekbid Pendidikan Olahraga : Drs.M. Yunus Akbar Sekbid Pengurus Swasta : Ki Suratman Sekbid Pendidikan Kemasyarakatan : Soeharto Padmodormojo. Dalam menjalankan tugasnya PB PGRI untuk pertama kalinya mendapat bimbingan dari Dewan Pembina Pusat yakni Mentri Pendidikan Dan kebudayaan, Mentri Dalam Negri, Mentri Agama, Dr.midian Sirait, Prof.Sadajoen Siswomartojo, Prof.IP simanjuntak, M.A.AE Manihuruk. Dalam Kongres ini di tetapkan perubahan-perubahan yang mendasar dalam bidang prganisasi yaitu;berubahnya sifat PGRI dari organisasi serikat pekerja menjadi organisasi Profesi, di tetapkanya Kode Etik Guru Indonesia, Perubahan lambing panji Organisasi PGRI yang sesuai dengan organisasi profesi guru, dan adanya Dewan Pembinaan PGRI.

14. Kongres XIV PGRI

Diselenggarakan di Jakarta tanggal 26 – 30 Juni 1979,adapun susunan PB-PGRI (1979-1984) adalah sbb:
Ketua Umum : Basyuni Suriamiharja
Ketua : Prof.Dn Amran Halim
Wakil Ketua : Dra,Ny.M. Wahyudi
Wakil Ketua : Drs.Sudarmaji
Wakil Ketua : Drs.Aidil Fitrisyah
Sekretaris Jendral : Drs. WDF Rindorindo
Wakil SekJen : Mohammad Hatta
Kongres ini menghasilkan salah satu keputusan penting yaitu menganei pendirian Wisma Guru yang di rencanakan berdirinya di Jl.Tanah Abang III No.24 Jakarta Pusat ini sekaligus akan menjadi kantor PB PGRI.Kongres PGRI ke XIV ini juga memutuskan dan menegaskan bahwa pembinaan lembaga pendidikan PGRI perlu di lakukan secara konsepsional, nasional, dan terkendali secara organisator.Untuk melaksanakan keputusan Kongres, PB PGRI membentuk YPLP – PGRI DENGAN Akta Notaris Moh.Ali No.21 tanggal 31 Mart 1980 yang berlaku surat sejak 1 Januari 1980.Dengan SK PB PGRI No.951/SK/PB/XIV?1980 tanggal 10 Oktober 1980 diangkat Pengurus Pusat YPLP-PGRI yang pertama sbb:
Ketua : Slamet I
Wakil Ketua : Drs. Soepojo Padmodipuro
Sekretaris : Surdilani

15. Kongres XV PGRI

Kongres berlangsung di Jakarta tanggal 16-21 Juli 1984, Kongres ini menggariskan pokok-pokok PGRI untuk kurun waktu lima tahun mendatang ( 1984-1989) yang meliputi: ruang lingup pembinaan dan pengembangan organisasi PGRI, tanggunb jawab dan peran PGRI dalam menyukseskan SU MPR 1983, Repelita IV dan Pancakrida Kabinet Pembangunan V.
Adapun susunan PB PGRI XV( 1984-1989) adalah sbb:
Ketua Umum : Basyuni Suriamiharja
Ketua ; Dr.Anwar Jasin, M.Ed
Ketua ; Prof. Dr. Amran Halim
Ketua : Ny. M Wahyudi
Ketua : Drs. Is Riwidikdo
Ketua : Drs. I Gusti Agung Gde Oka
Ketua : Drs. Adil Fitrisyah
Susunan Dewan pembinaan pusat PGRI Masa Bhakti XIV ( 1984-1989) sbb:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,sebagai Ketua
2. Menteri Dalam Negeri , menteri Agama,Menteri Penerangan, Menteri Sosial, ketua Umum DPP Golkar, AE.Mamehuruk, Dr. midian Sirait, dan, Prof. Dr.D.A , sebagai Anggota.
3. Sekreyaris Jendral PB-PGRI, sebagai Sekretaris.
Salah satu larya besar PGRI masa bhakti ke- XV adalah pembangunan Gedung Guru Indonesia ( GGI ) di Jl.Tanah Abang III No.24 Jakarta, pelaksanaan pembangunan di mulai 20 Mart 1986 dan di serahkan kepada PGRI pada 21 Mart 1987, kemudian di resmikan oleh Presiden Soeharto 21 April 1987.

16. Kongres XVI PGRI

Kongres PGRI ke XVI terjadi pada tanggal 3-8 Juli 1989 di Jakarta.
Adapun Susunan PB-PGRI Masa Bakti XVI (1989-1994) sebagai berikut:
Ketua Umum : Basyuni Suramiharja
Ketua I : Drs.I. Gusti Agung Gde Oka.
Ketua II : Dr.Anwar Jasin,M.Ed.
Ketua III : Dra. Mien.s. Warnaen.
Ketua IV : H.R. Taman Sastra Dikarna
Ketua V : Taruna .SH.
Ketua VI : Drs. Soetrisno
Sekretaris Jenderal : Drs. WDF Rindorindo
Wakil Sekretaris Jenderal I : Drs.H. Sigit Poernomo
Wakil Sekretaris Jenderal II : Drs.H. Samad Thaha
Bendahara : Drs. HKA Mooyoto
Wakil Bendahara I : Drs. Udjat S. Suwarno.
Wakil Bendahara II : Ny. Martha Mijardi.

17. Kongres XVII PGRI

Kongres PGRI XVII diselenggarakan tangga 3-8 Juli 1994 di Jakarta.
Susunan PB-PGRI Masa Bakti XVII (1994-1998) adalah sebagai berikut :
Ketua Umum : Basyuni Suramiharja
Ketua I : Drs.I. Gusti Agung Gde Oka
Ketua II : Dr.Anwar Jasin,M.Ed.
Ketua III : Dra. Mien.s. Warnaen.
Ketua IV : H.R. Taman Sastra Dikarna
Ketua V : Taruna .SH.
Ketua VI : Prof.Dr. Marsetio Danu Saputro
Sekretaris Jenderal : Drs. WDF Rindorindo
Wakil Sekretaris Jenderal I : Drs.M. Rusli Yunus
Wakil Sekretaris Jenderal II : Drs.H. Sigit Poernomo
Wakil Sekretaris Jenderal III : Drs.H. Sulaiman SB Ismaya
Bendahara : Drs. HKA Mooyoto
Wakil Bendahara I : Drs. Udjat S. Suwarno.
Wakil Bendahara II : Ny. Martha Mijaidi.
Pertama kali Kongres PGRI XVII menetapkan Dewan Pembina menjadi Dewan Penasehat dan tidak ada lagi mentri yang menjadi anggota Dewan Penasehat. Susun Personalia Tim Penulis Buku ”Sejarah PGRI dari masa ke masa” sebagai berikut :
 Penasehat /Nara Sumber : Drs. WDF Rindorindo
 Ketua/Angggota : M. Rusli Yunus
 Sekretaris/Anggota : Drs.H. Sulaiman SB Ismaya
 Angggota : Drs. Hudadaya
 Anggota : J.Ch. Lesilolo
 Angggota : Drs.H. Arsyad Siddik

18. Kongres XVIII PGRI

Kongres PGRI XVIII diselenggarakan pada tanggal 25-28 November 1998 di Bandung.
Kongres telah menetapkan susunan PB-PGRI masa bakti XVIII (1998-2003) :
Ketua Umum : Porf.Dr. Mohammad Surya
Ketua I : Drs.H. Alwi Nurdin. M M.
Ketua II : Drs. WDF Rindorindo
Ketua III : Drs. Soekarno
Ketua IV : Prof.Dr. Amaran Halim
Ketua V : Koesrin Wardjojo. SIP. SH.
Ketua VI : Dr. M. Ali. SH. DIPI.Ed. M. Sc.
Sekretaris Jenderal : Drs. Sulaiman SB Ismaya
Wakil Sekretaris Jenderal I : Drs. Rusli Yunus
Wakil Sekretaris Jenderal II : Drs.H. Hudaya
Bendahara : Drs.H. Sjafroedin. DA.
Wakil Bendahara : Ny.Hj. Jajoek, M. Asat, BA.
Pada Kongres ini kelihatan kuatnaya pengaruh reformasi dalam pemilihan susunan poengurus PB-PGRI. Kalau pada masa lampau ketua umum selalu dipilih secara aklamasi kini mulai ada perarturan antara kedua calon ketua umum, sekretaris bidang diganti menjadi ketua departemen.

19. Kongres XIX PGRI Kongres PGRI ke XIX diselenggarakan pada tanggal 8-12 juli 2003 di Hotel Patra Jasa Semarang, Semarang.
Hasil kongres XIX memilih 20-an orang untuk duduk dalam PB PGRI periode 2003-2008 adalah sebagai berikut:
Ketua Umum : Prof.Dr.H.Mohmmad Surya
Ketua I : W.D.F. Rindo Rindo
Ketua II : Rusli Yunus
Ketua III : Ana Suhaina
Ketua IV : Alwi Nurdin
Sekretaris Jenderal : Drs H Soemardi Thaher
Sekretaris Jenderal : Kusrin Wardoyo
Kongres XIX PGRI diikuti sekitar 1.400 peserta dari seluruh provinsi di Indonesia. Berbeda dengan kongres PGRI sebelumnya, kongres kali ini dirasakan lebih dinamis. Sidang pengesahan tata tertib persidangan pada tanggal 9 Juli 2003 misalnya, berlangsung lebih lama daripada yang dijadwalkan, karena banyaknya interupsi maupun usulan dari peserta.
PGRI mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan dana pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di luar gaji tenaga pendidikan dan pendidikan kedinasan, paling lambat tahun 2005.
PGRI juga mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti Undang-Undang (UU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dengan memberikan jaminan konstitusional bagi terselenggaranya pendidikan nasional dalam bentuk antara lain peningkatan akses bagi masyarakat untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi dengan biaya yang relatif murah.
PGRI meminta pemerintah pusat dan daerah, serta aparat keamanan untuk memberikan jaminan keamanan kepada guru dalam menjalankan tugasnya, terutama yang bertugas di daerah konflik dan di daerah terpencil.
PGRI mengimbau kepada para guru, agar mereka menggunakan hak politiknya dalam pemilu mendatang. Yaitu dengan menentukan pilihan terhadap wakil rakyat dan calon presiden/wakil presiden.

20. Kongres XX PGRI Kongres PGRI ke XX ini diselenggarakan tanggal 30 Juni-4 Juli 2008 do Novotel Hotel Palembang Sumut.
Adapun susunan PB PGRI periode 2008-2013 adalah sebagai berikut:
Ketua Umum : Dr. Sulistiyo, M.Pd.
Ketua I : Prof.Dr.Anah Suhaenah Soeparno
Ketua II : Prof.Dr.H.AgustitinSetyobudi,MM
Ketua III : Dr.Unifah Rosyidi, M.Pd
Ketua IV : Drs. Sugito, M.Sc
Ketua V : Hambasi Abdullah
Ketua VI : Drs.H.Dahri,MM
Sekretaris Jenderal : H. Sahiri Hermawan, SH, MH
Wakil Sekretaris Jenderal I : Dra. Harfini Suhardi
Wakil Sekretaris Jenderal II : Drs.H.Giat Suwarno
Wakil Sekretaris Jenderal III : Drs.Wahyo Pradono,MM
Bendahara : Drs. H. Sugiharto,MM
Wakil Bendahara : Drs. H. Muhir Subagia, MM
Depr. Organisasi dan Kaderisasi : Drs. M. H. Usman M.Pd
Dept. Keteranaga Kerjaan dan Kesra : Drs. H. Didi Suprijadi,MM.
Dept. Informasi & Komunikasi : Dr. M. Qudrat Nugraha, M.Si
Dept. Penelitian & Pengembangan : Dr. Mohammad Abduhzen, M.Hum
Dept. Pendidikan dan Pelatihan : Dra. Hj. Rachmawaty AR, MM
Dept. Hubungan Kerjasama Luar Negeri : Prof. Dr. H. Djam'an Satori, MA
Dept. Pembinaan Karier & Profesi : Dra. Opih Rofiah Zainal
Dept. Kerohanian : Drs.H.Malik Raden,MM.
Dept. Pemberdayaan Perempuan : Dr. Hj. Tjut Afrida, M.Pd
Dept. Pengabdian Masyarakat : Dra. Hj. Maysari Berty
Dept. Advokasi & Perlindungan Hukum : Dra. Dian Mahsunah, M.Pd
Dept. Pengmb. Kesenian dan Kebudayaan : Dr. Hj. Euis Karwati, M.Pd
Kongres PGRI XX dihadiri oleh Sutiyoso, mantan Gubernur DKI Jakarta. Kongres PGRI hari ke-4 ini menghadirkan Sutiyoso atau yang lebih dikenal dengan Bang Yos sebagai pembicara di sidang paripurna VII. Dalam pembicaraannya, Bang Yos mengatakan bahwa berdasarkan data dari BPS, di Indonesia ada sekitar 60% jumlah penduduk merupakan penduduk yang hanya lulus SD. Dengan angka seperti itu Bang Yos mempertanyakan kesiapan Indonesia menghadapi persaingan global. Sehingga dengan keterbatasan tersebut banyak orang Indonesia yang mencari pekerjaan di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga karena mempertimbangkan gaji yang besar tanpa membutuhkan ijazah pendidikan yang tinggi. Sehingga dapat dipastikan bangsa asing menilai harkat dan martabat bangsa Indonesia rendah. Selain itu Bang Yos juga menambahkan bahwa Indonesia berada di peringkat 133 dari 177 negara dalam Human Developement Indeks mengenai kualitas dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan dan penghasilan.
Beliau juga memaparkan suasana dan integritas pikiran menjadikan Indonesia yang bermartabat.
Mendiknas memaparkan dengan berbagai dinamika dan problematika Guru, tentu mendapat sambutan yang amat meriah dan saling berebutan untuk bisa berbicara menyampaikan uneg-unegnya kepada Menteri.

21. Kongres XXI PGRI Kongres PGRI ke XXI dilaksanakan di Istora Senayan pada tanggal 1 Juli - 5 Juli 2013.
Adapun susunan dan Personalia Pengurus PGRI Masa Bakti XXI tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut:
Ketua Umum : Dr.Sulistyo,M.Pd.
Ketua I : Dr.Unifah Rosyidi,M.Pd.
Ketua II : Dr.H.Sugito,M.Si.
Ketua III : H.Sahiri Hermawan,S.H.,M.H
Ketua IV : Drs.H.Muh.Asmin,M.Pd.
Ketua V : Dr.Didi Suprijadi,M.M.
Sekretaris Jenderal : M. Quadrat Nugraha, Ph.D.
Wakil Sekretaris Jenderal I : Dra. Dian Mahsunah,M.Pd.
Wakil Sekretaris Jenderal II : Dra. Hj. Farida Yusuf,M.Pd
Bendahara : Prof. Dr. Dede Rosyada
Wakil Bendahara : Dr. Fathiaty Murthadho,M.Pd.
Pada kongres PGRI XXI memutuskan:
1. Mengsahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Guru Republik Indonesia hasil penyempurnaan Kongres XXI PGRI
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI sebagaimana dimaksud diktum pertama keputusan ini tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisah dari keputusan ini
3. Dengan disyahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI dengan keputusan Kongres XX PGRI Nomor IV/KONGRES/XX/PGRI/2008 dinyatakan tidak berlaku
4. Menyatakan berlakunya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI yang disempurnakan tersebut di semua tingkat dan jajaran organisasi PGRI
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal 4 Juli 2013